Selamat Datang, Bapak Prof.Drs.Sirozi,M.A.,Ph.D Wakil Rektor 1,2,3,Bpk Ibu Dekan, Bpk Sekretaris Kopertais Wilayah VII,beserta jajaran UIN RF | Bpk Ibu Kepsek,Guru,Dosen dan Tamu Undangan Dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepahaman UIN RG dan STEBIS IGM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------untuk Mahasiswa | Konsultasi Akademik Klik Disini atau Hubungi Kami Klik Disini,
 

Reformasi Bisnis Tionghoa

 

Palembang - Saya ditantang oleh seorang teman dari etnis Tionghoa, untuk menyampaikan kritik kepada kalangan bisnis Tionghoa. "Kami juga ingin melakukan koreksi terhadap berbagai tindak tanduk kami, agar kita semua bisa berkontribusi secara positif untuk Indonesia. Masukan dari saudara sebangsa akan sangat bermanfaat," katanya.

Ini bukan tantangan yang mudah untuk dijawab. Bukan karena saya segan menyampaikan kritik. Tapi karena bagi saya persoalan Tionghoa ini lebih sering merupakan persoalan stereotype ketimbang nyata. Atau setidaknya, sulit dibedakan dengan tegas, mana yang merupakan stereotype, mana yang fakta.

Tapi bagi saya tantangan ini menarik. Selama ini seperti halnya soal agama, kita nyaris tak pernah secara terbuka membicarakan soal etnis. Pembicaraannya sering dilakukan secara tertutup, berbasis pada kecurigaan. Saya kira penting bagi kita untuk mulai melihat dan membicarakan masalah ini secara terbuka dan adil.

Pertanyaan pertama yang harus saya ajukan adalah, kenapa Tionghoa? Kenapa yang disebut non-pribumi itu cuma mereka? Kenapa Arab, India, dan bangsa lain tidak atau jarang disebut demikian? Bahkan sebenarnya, istilah non-pribumi itu sebenarnya sangat absurd. Kita semua ini adalah pendatang di bumi Nusantara ini.

Tapi sekali lagi, kenapa Tionghoa? Karena mereka secara menonjol menguasai perekonomian. Itu fakta. Tapi kenapa? Jawabannya bisa sangat panjang dan rumit. Jawaban sederhananya, karena mereka mau berbisnis.

Orang-orang Tionghoa secara rata-rata memang punya kemauan dan nyali bisnis yang tinggi. Artinya, orang yang punya kemauan yang sama akan bisa juga berbisnis seperti mereka. Buktinya, ada banyak juga konglomerat kita yang bukan orang Tionghoa.

Kesan lain, orang Tionghoa itu tertutup. Sulit bagi yang bukan Tionghoa untuk bisa masuk ke jaringan bisnis mereka. Pernyataan ini pun perlu diuji betul dengan kajian yang sahih. Saya kebetulan sudah 20 tahun lebih berinteraksi dengan orang Jepang. Kesannya sama, mereka sulit ditembus. Tapi saya memahami itu sebagai masalah membangun kepercayaan. Kalau kita bisa membangunnya, sebenarnya tidak sulit. Faktanya, ada cukup banyak eksekutif maupun mitra bisnis dari kalangan pribumi di perusahaan Tionghoa.

Orang Tionghoa dikesankan diskriminatif terhadap yang bukan Tionghoa. Ini sulit untuk kita konfirmasi. Mungkin ada faktanya, tapi apakah itu merupakan kebiasaan umum? Atau sekedar perilaku personal saja? Tidakkah hal yang sama juga dilakukan oleh etnis lain? Sedandainya pun ada, apa solusinya? Ini adalah soal kepatuhan hukum. Solusinya harus diambil berdasar hukum, yang lebih khusus akan dibahas di bagian akhir dari tulisan ini.

Kata teman saya tadi, orang Tionghoa sering berperilaku seperti pemilik sawah yang tahunya hanya menggarap sawah, dan panen. Mereka tidak peduli pada jalan yang dilalui untuk menuju ke sawah itu. Juga tidak peduli pada sawah-sawah di sekitar. Benarkah demikian? Saya kira justru teman-teman Tionghoa yang harus mengkaji ini secara adil dan terbuka. Saya sendiri tidak punya banyak informasi.

Dari saya, ada 2 kritik. Pertama soal kepatuhan hukum, yang dalam dunia bisnis disebut compliance. Bisnis tujuannya untung. Waktu sangat berharga bagi pebisnis. Maka birokrasi biasanya adalah musuh bagi dunia bisnis. Terlebih bila birokrasinya korup. Orang bisnis akan mencari cara memotong berbagai hambatan birokrasi itu. Bila diperlukan, mereka rela membayar secara ilegal.

Ini fakta dari lapangan. Ada begitu banyak kasus korupsi, utamanya penyuapan dari pengusaha kepada aparat pemerintah. Dalihnya, para pengusaha terpaksa melakukan itu, karena kalau tidak disuap, aparat tidak bergerak untuk melayani. Atau bahkan mereka menghalangi dengan berbagai cara.

Tapi dalih itu tak selalu benar. Tak jarang justru para pengusahalah yang mencari-cari jalan menyuap, agar mereka bisa bebas berbisnis dengan melanggar hukum. Singkat kata, korupsi itu ada karena ada 2 pihak yang korup, yaitu pengusaha dan aparat.

Ada banyak kasus korupsi yang melibatkan pengusaha Tionghoa. Maka ini adalah isu penting. Indonesia harus bebas dari korupsi, dan pengusaha harus membebaskan diri dari praktik-praktik bisnis kotor. Orang-orang Tionghoa yang merupakan pelaku utama di dunia ini harus mengambil peran utama. Jangan sampai mereka bersikap masa bodoh. Tentu saja dengan tidak mengesampingkan peran pengusaha lain dari kalangan non Tionghoa.

Kedua, soal teknologi. Kita punya banyak pengusaha, dengan kekayaan berlimpah. Tapi apa produk teknologi kita? Nyaris tidak ada. Kebanyakan bisnis kita adalah bisnis perdagangan, keuangan, dan property. Sisanya bisnis pengolahan sumber daya alam. Teknologi yang kita pakai, kita beli saja. Tidak ada produk hasil teknologi kita sendiri. Kita sangat tertinggal dalam industri pembuatan barang atau manufaktur.

Kenapa? Karena kita tidak melakukan riset dan pengembangan. Kita lebih suka berdagang. Bisnis perdagangan rantai spekulasinya tidak panjang. Keuntungan bisa ditakar dengan segera. Bisnis manufaktur membutuhkan kemampuan teknologi, manajemen, dan yang penting, margin keuntungannya tidak besar. Terlebih, kegiatan pengembangan produk membutuhkan waktu, SDM, dan biaya yang sangat besar. Maka, tidak banyak pengusaha yang mau melakukannya.

Tapi bila kita tidak melakukannya, maka kita akan terus menerus tergantung pada teknologi dan produk orang lain. Kita tak menjadi produsen, sekedar konsumen. Ketika kelak sumber daya alam kita habis, apa yang akan kita pakai untuk berdagang dengan bangsa lain? Tiongkok, Jepang, Korea, Taiwan, adalah negara-negara dengan basis manufaktur yang kuat. Di belakang mereka ada Thailand dan Singapura. Kita masih jauh tertinggal.

Maukah para pengusaha Tionghoa berinvestasi untuk riset, mengembangkan teknologi? Ini tantangan besar. Komitmen pada Indonesia harus dibuktikan dengan cara ini.

*) Hasanudin Abdurakhman adalah cendekiawan, penulis dan kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia.
*) Artikel ini adalah pandangan pribadi penulis, bukan merupakan pandangan redaksi detikcom.

 


Sumber: News Detik

 

Kirim ke teman | Versi cetak

Berita "Berita Terkini" Lainnya